TANJUNG SELOR - Sebagai provinsi yang berbatasan dengan Malaysia, DPRD Kaltara berharap wilayah-wilayah di perbatasan Indonesia-Malaysia, bisa mendapat perhatian lebih.

Meski pemerintah tengah membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN), namun hal itu belum bisa menjaga wilayah perbatasan. Wakil Ketua DPRD Andi Hamzah menyatakan, PLBN bukan menjadi solusi utama dalam mempertahankan wilayah perbatasan.

Panjangnya garis perbatasan dan masih terbatasnya jumlah personel penjaga perbatasan, menciptakan adanya jalur ilegal atau jalur tikus untuk penyelundupan. 

“PLBN ini bukan solusi tunggal atasi masalah di perbatasan. Pembangunan PLBN di perbatasan tak dapat menjawab permasalahan tersebut secara keseluruhan,” ungkapnya, Jumat (9/6).

Diketahui, PLBN hanya melayani pelintas batas resmi, dan para pelaku penyelundupan tidak akan melewati pos tersebut. Pembangunan PLBN memang sangat baik untuk wilayah Kaltara. Namun, untuk melakukan pengawasan maksimal di sepanjang garis perbatasan itu solusinya bukan hanya PLBN. Akan tetapi, dengan adanya penambahan personel pengamanan. 

“Penambahan personel hingga mencapai jumlah ideal dapat menjadi solusi permasalahan penyelundupan di jalur-jalur ilegal,” jelasnya.

Diharapkan, Pemerintah Pusat juga dapat memberikan perhatian atas kondisi perbatasan RI-Malaysia di Kaltara. Karena panjang garis perbatasan di Kaltara dengan jumlah personel pengamanan masih belum sebanding. Maka masih perlu perhatian Pemerintah Pusat.

Kemudian, masyarakat di perbatasan dapat berperan aktif dan bekerjasama dengan aparat. Untuk mencegah terjadinya penyelundupan di daerah perbatasan.

“Kita berharap kerja sama seluruh elemen masyarakat Kaltara untuk memberikan informasi kepada aparat. Mengenai kemungkinan terjadi penyelundupan narkoba, human trafficking bahkan teroris yang masuk di perbatasan,” pintanya. (adv/fai/uno)