TARAKAN - Hingga awal September ini, realisasi Wajib Pajak (WP) kendaraan secara keseluruhan mencapai 65 persen. Di antaranya realisasi PKB yang ditargetkan Rp 40 miliar, namun saat ini sudah mencapai Rp 26 miliar.

Sementara target BBNKB Rp 33 miliar dan sudah terealisasi hingga Rp 26 miliar hingga akhir awal September ini. Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Tarakan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara Irawan mengatakan, saat ini tinggal mencari realisasi 10 persen lagi. Untuk melengkapi target di triwulan ketiga yaitu harus mencapai 75 persen.

“Mudah-mudahan di akhir September bisa tercapai target dan program dari Bapenda sampai akhir September meningkatkan realisasi WP kita,” harapnya, Minggu (3/9).

Pihaknya optimis realisasi WP kendaraan bermotor di Kantor Samsat Tarakan bisa tercapai. Untuk target di triwulan ketiga hingga akhir tahun nanti. Sebab saat ini, masih berjalan program dari Bapenda Kaltara. Yang memberikan membebaskan denda dan pengurangan terhadap pembayaran pokok.

“Kami tidak mengharapkan potongan, yang penting WP memahami dan memanfaatkan hal ini. Sehingga banyak WP yang bayar, meskipun denda hilang namun pokok dibayar. Itu yang kami harapkan,” ujarnya.

Diketahui program yang digagas Bapenda Kaltara akan berakhir pada akhir September ini. Untuk itu, Irawan mengajak masyarakat bisa memanfaatkan program tersebut. Apalagi yang memiliki denda cukup besar.

Selain terhadap kendaraan umum, saat ini diupayakan agar semua kendaraan milik pemerintah daerah bisa taat bayar WP kendaraan tepat waktu. “Pelat merah ini sudah banyak yang bayar. Namun masih ada yang menunggu di anggaran perubahan,” ungkapnya.

Terhadap kendaraan berpelat merah, ia berharap semua instansi bisa mengusulkan anggaran pembayaran WP kendaraan bermotor melalui anggaran murni. Sehingga saat anggaran tersebut dikucurkan di triwulan pertama, pembayaran WP kendaraan bermotor bisa dengan cepat dilakukan.

“Makanya di triwulan pertama jangan sampai kena denda. Diusahakan tak kena denda dan harus tepat waktu. Kalau lewat dan didenda ribet, karena yang dianggarkan cuma pokok saja,” tutupnya. (sas/uno)