MANAGED BY:
SABTU
02 DESEMBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Jumat, 13 Oktober 2023 15:35
Upaya Pembentukan DOB Tanjung Selor Terkendala Keuangan dan Administrasi
BELUM TERWUJUD: Pemekaran wilayah perlu dilakukan mulai dari RT/RW, untuk mendorong percepatan pembentukan DOB Tanjung Selor.

TANJUNG SELOR – Rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanjung Selor hingga saat ini belum ada kejelasan. Untuk persiapan pemekaran pun disinyalir belum terwujud.

Ditemui usai upacara HUT Kabupaten Bulungan dan Kota Tanjung Selor, Mantan Bupati Bulungan periode 2005-2015, Budiman Arifin mengatakan, melihat Kabupaten Bulungan saat ini banyak perubahan. Berbicara kota administrasi Tanjung Selor, perlu dimekarkan dari bawah seperti RT, RW, desa/kelurahan hingga kecamatan.

Meski begitu, jika melihat daerah lain, Tanjung Selor bisa dilakukan percepatan dalam proses pemekaran. Namun perlu berproses.

“Saya yakin Tanjung Selor akan menjadi ibu kota. Tinggal berproses saja, tapi memang tidak bisa sebentar,” ujarnya, Kamis (12/10).

Masalah saat ini, perihal anggaran yang belum memadai. Untuk memekarkan sejumlah RT/RW hingga kecamatan, membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Menurut dia, tiap kabupaten/kota membutuhkan triliunan rupiah anggaran untuk memekarkan wilayahnya.

“Yang jelas keuangan dan administrasi yang masih terkendala saat ini,” imbuhnya. Di tempat yang sama, Ketua Presidium DOB Tanjung Selor Ahmad Djufri menjelaskan, umur 233 tahun Tanjung Selor dan 63 tahun Bulungan menjadi pencapaian yang tidak sebentar. Cukup sedih melihat belum ada status ibu kota Provinsi Kalimantan Utara terhadap Tanjung Selor.

“Kami sudah pernah meminta diskresi ke Pemerintah Pusat. Di mana diminta Kaltara sudah harus memiliki ibu kota yakni Tanjung Selor,” jelasnya.

Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah teknis. Di mana harus ada satu kecamatan untuk membackup syarat satu kota. Selagi Kabupaten Bulungan belum melakukan pemekaran daerah, termasuk desa hingga RT. Maka tidak akan mungkin jadi kecamatan.

“Keseriusan Kabupaten Bulungan untuk memekarkan daerah ditunggu. Untuk itu, diminta untuk serius dan menyampaikan permasalahan yang ada,” ujarnya.

Tujuh tahun Presidium DOB Tanjung Selor terbentuk, sudah berbagai upaya dilakukan. Meminta diskresi dan lainnya. Saat ini, presidium mendorong agar Kabupaten Bulungan bisa memekarkan wilayahnya. Untuk menjawab apa yang menjadi permintaan Pemerintah Pusat dan masyarakat.  

Sementara itu, perkembangan DOB Tanjung Selor diakui Bupati Bulungan Syarwani, tetap berjalan. Berkaitan hal yang menyangkut paling mendasar, terutama pemekaran kecamatan, masih dalam pembahasan.

“Tentu kita tak bisa memecah 4 kecamatan di wilayah Kecamatan Tanjung Selor, sebagai syarat fisik untuk pemenuhan terbentuknya DOB. Kita ingin struktur dari bawah, pemakaran RT/RW dan merespons beberapa desa untuk dimekarkan,” tutur mantan Ketua DPRD Bulungan ini.

Syarwani menegaskan, pemerintah daerah bukan tidak ada niat untuk lakukan pemekaran tersebut. Apalagi untuk menghambat dan mempersulit terbentuknya DOB Tanjung Selor. Akan tetapi, pemerintah daerah ingin selaraskan program-program kebijakan Pemerintah Pusat.

“Upaya pembentukan DOB tetap kita lakukan di pemerintah daerah. Terutama terhadap pemekaran Kelurahan Tanjung Selor Hilir dan Tanjung Selor Hulu,” ujarnya.

Menurut Syarwani, untuk membuat satu kelurahan tentu memekarkan beberapa RT/RW. Dengan bergabungnya 4 kelurahan, akan bisa membentuk satu kecamatan. Namun, saat ini masih ada di wilayah Kota Tanjung Selor, seperti Desa Jelarai, Tengkapak, Bumi Rahayu, Gunung Sari dan Apung.

“Tentu tidak sama regulasi dengan Undang-Undang Desa dan Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Tanjug Selor Hulu dan Tanjung Selor Timur,” imbuh Syarwani.

Bahkan, beberapa waktu lalu, pemerintah daerah telah menyelesaikan persoalan tapal batas desa. Termasuk mengembalikan KM 56 dan 57, masuk Desa Sajau Metun di Kecamatan Tanjung Palas Timur.

“Dalam waktu dekat juga, beberapa desa yang perlu penyelesaian tapal batas. Program tapal desa setiap tahun dialokasikan dari APBD melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,” tutupnya. (fai/uno2)


BACA JUGA

Kamis, 30 November 2023 20:12

Pengendali Jadi DPO

TARAKAN - Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan pemusnahan terhadap 3 perkara…

Kamis, 30 November 2023 20:09

Dua Fraksi di DPRD Kaltara Ajukan PAW

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara…

Kamis, 30 November 2023 20:05

Optimalisasi Aset Daerah, Gelar Sosialisasi

TANJUNG SELOR - Sebagai provinsi yang baru berusia 11 tahun,…

Kamis, 30 November 2023 20:03

Pelayanan Kesehatan Masih Jadi Perhatian Pemprov Kaltara

TANJUNG SELOR - Pelayanan kesehatan masih menjadi perhatian khusus Pemerintah…

Rabu, 29 November 2023 19:36

Kebut Penyelesaian APBD Kaltara 2024

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama…

Rabu, 29 November 2023 19:35

Kaltara Diprediksi Hujan Selama Dua Hari

TARAKAN - Kondisi cuaca beberapa waktu belakangan di Kalimantan Utara…

Rabu, 29 November 2023 19:32

Antisipasi Penyelundupan Barang Terlarang

TARAKAN - Pembukaan kembali rute internasional Tarakan-Tawau membuat Bea Cukai…

Selasa, 28 November 2023 19:51

Benahi Pelayanan Rute Internasional

TARAKAN - Pelabuhan Malundung kembali mengoperasikan rute internasional Tarakan Tawau,…

Selasa, 28 November 2023 19:50

Dua Unit Handphone Gagal Masuk ke Lapas

TARAKAN - Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)…

Selasa, 28 November 2023 19:49

Seleksi KPU Bersamaan 5 Kabupaten/Kota di Kaltara

TIM Seleksi (Timsel) mengumumkan untuk pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten/Kota…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers