MANAGED BY:
RABU
08 APRIL
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Sabtu, 03 September 2016 12:35
Belanja Pegawai Pemprov Dipangkas, Pemprov Tepis Isu Pemotongan Gaji Pegawai
Ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Pemangkasan atau penundaan dana alokasi umum (DAU) diyakini tidak berdampak pada pembangunan yang telah direncanakan Pemerintah Provinsi Kaltara. Sebab, penundaan DAU hanya berdampak pada rasionalisasi anggaran belanja pegawai dan perjalanan dinas.

Kepala Biro Keuangan Setprov Kaltara Harry Prawoto menjelaskan, anggaran yang akan ditunda hanya  sampai empat bulan, yakni September hingga Desember 2016. Jika berdasarkan dari peraturan menteri keuangan tentang penundaan DAU, pemprov dipotong sebesar 50 persen.

“Jadi kalau sebelumnya setiap bulan Kaltara mendapatkan DAU sebesar Rp 80 miliar. Dengan adanya penundaan sebesar 50 persen, berarti tinggal Rp 40 miliar saja. Kebijakan itu berlaku selama 4 bulan ini,” ungkapnya, Jumat (2/9).

Alasan dari Kementerian Keuangan menunda DAU, menurutnya, bukan dilihat dari sisi serapan anggaran. Melainkan dilihat dari kondisi fiskal daerah yang masih mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan.

“Jadi, di akhir Agustus ini kita sudah 40 persen serapannya. Itu angka yang cukup baik jika dilihat dari kondisi keuangan dan program daerah. Kementerian Keuangan yakin anggaran daerah cukup walaupun ada penundaan,” jelasnya.

Ia pun memastikan cadangan keuangan daerah masih terpenuhi meski ada penundaan DAU. Apalagi, melihat dari jumlah pegawai dan komposisi keuangan yang disalurkan melalui DAU tentu tidak akan menemukan permasalahan pada akhir tahun. Namun, dirinya juga belum bisa menjamin sisa waktu 2016 ini apakah kondisi keuangan akan berjalan stabil.

“Karenanya, dari kebijakan Gubernur adalah money follow program atau pelaksanaan anggaran berdasarkan program prioritas. Jadi, bisa dipilih mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Sehingga kita bisa perkirakan anggaran aman sampai akhir tahun,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, untuk pegawai tidak perlu khawatir dengan adanya penundaan DAU. Sebab, penundaan bukan berkenaan dengan hak pegawai seperti gaji dan tunjangan. Hanya saja, ada pada perjalanan dinas yang akan dirasionalisasikan hingga 20 persen.

“Yang banyak dirasionalisasikan itu pada perjalanan dinas. Misalnya, kalau sekali perjalanan dinas harus tiga orang, bisa dikurang jadi dua orang. Itu solusi efisiensi anggaran. Begitu juga pada kelas hotel yang dipilih, harus dicari yang lebih murah,” ujarnya.

Rasionalisasi anggaran dianggap langkah yang tepat untuk menyesuaikan dengan program daerah dan tidak akan menganggu kualitas kinerja pegawai di lingkup pemprov. Bahkan, dirinya menyatakan sebelum adanya kebijakan dari pemerintah pusat, pihaknya terlebih dahulu melakukan penghematan dalam pengunaan anggaran.

“Sudah kami lakukan dari tahun sebelumnya. Di tahun ini juga sudah dilakukan sejak Januari. Bahkan setiap penggunaan anggaran terus dievaluasi,” tegasnya.

Soal beredarnya informasi gaji dan tunjangan pegawai dipangkas, dirinya kembali menegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Menurutnya, Kementerian Keuangan menyatakan pemangkasan gaji di daerah karena sebelumnya alokasi yang telah diposkan ada yang tidak digunakan.

“Jadi yang salah jika daerah menempatkan alokasi gajinya dipakai pada kegiatan lain. Makanya dipotong, tapi esensi gaji pegawai atau tunjangan pegawai tidak akan berkurang,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Bidang Pengkajian Pembangunan Daerah dan Pembangunan SDM Bappeda Kaltara Firman mengatakan, anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat ini akan ditindaklanjuti.

“Tapi kami masih menunggu pembahasan dari TPAD (Tim Penyusunan Anggaran Daerah) provinsi. Untuk sementara kami belum rincikan angkanya secara pasti, dan mana saja yang dipotong,” katanya.

Dia juga menegaskan bahwa penundaan anggaran terhadap Kaltara tidak mengganggu perencanaan pembangunan yang sebelumnya telah diprogramkan. “Karena penggunaan DAU yang tertunda itu lebih kepada efisiensi belanja pegawai,” tegasnya. (*/san/fen)


BACA JUGA

Rabu, 08 April 2020 17:30

Tekan Penyebaran Corona, Gubernur Keluarkan 3 Kebijakan

TANJUNG SELOR — Sebelum pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)…

Rabu, 08 April 2020 17:24

Alokasikan Rp 23 Miliar untuk Pembangunan 3 Akses Jalan

TANJUNG SELOR — Di tengah fokus Pemerintah Daerah melakukan pencegahan…

Rabu, 08 April 2020 16:38

Mendagri Sebut Kaltara Sumbang Industri Kecil APD

TANJUNG SELOR — Mewakili Gubernur Kaltara, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan…

Selasa, 07 April 2020 17:26

1.387 Ekor Sapi Siap Potong

TANJUNG SELOR - Konsumsi daging ayam dan daging sapi pada…

Selasa, 07 April 2020 17:24

21 Ribu Orang Berhak Dapat Kartu Prakerja

TANJUNG SELOR - Sebanyak 3.334 orang telah terdaftar untuk menerima…

Selasa, 07 April 2020 17:14

Jelang Ramadan dan Idulfitri, 11 Komoditi Strategis di Kaltara Masih Aman

TANJUNG SELOR – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, yaitu bulan…

Selasa, 07 April 2020 17:12

Pemprov Salurkan Bankeu Melalui RKUD Kabupaten/Kota

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui…

Senin, 06 April 2020 15:17

Ditengah Covid-19, Serapan APBN Tembus Rp 564 Miliar

TANJUNG SELOR - Meskipun Corona Disease 19 (Covid-19) menerpa sejumlah…

Senin, 06 April 2020 15:15

OPD Diminta Bekerja Terintegrarsi

TANJUNG SELOR - Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie memimpin…

Senin, 06 April 2020 15:14

Kaltara Terima 4000 Set APD, Hari Ini Didistribusikan

TANJUNG SELOR – Setelah sebelumnya diterima 2000 set Alat Pelindung…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers